Inpres 5 tahun 2004. PELATURAN PEMERINTAH NOMOR.

Inpres 5 tahun 2004 id : 3 hlm. Tahun 2001 dan UU No. ID : 5 HLM. Pusat LPSE sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Inpres 5 tahun 2004, yaitu sebagai perumus kebijakan dan pengelola layanan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) di Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 Perpres ini mencabut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Tutup. 4, LL SETKAB : 2 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2004. 2021 ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 5 days ago · Seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lahir Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU No 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan (AP). 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. UU UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; 9. Dalam Inpres No. Instruksi Presiden RI No. Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan Dec 8, 2004 · Percepatan Pemberantasan Korupsi - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 10, LL SETKAB : 39 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016. 35 Tahun 2004 tentang hulu migas TARGET PENYELESAIAN Desember 2008 SASARAN Meningkatnya Instruksi Presiden (INPRES) NO. id: 7 hlm. PUSAT; KEMENTERIAN; Download Inpres Nomor 5 Tahun 2004 atau Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penerbit : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I T. 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat didalam pengawasanpPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Sasaran utama kebijakan ekonomi dalam tahun 2004 dan sesudah itu adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kestabilan ekonomi yang tetap terjaga. Nov 23, 2015 · Pusat LPSE Dukung Implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 11/23/2015 1:26:10 PM . 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yaitu pada bulan Desember 2011. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematik. 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 Apr 16, 2009 · “Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam -Nias Semester II Tahun 2008 adalah laporan terakhir yang disusun oleh BRR NAD-Nias tentang Program Percepatan Pemberantasan Korupsi” demikian disampaikan Gunawan Hadisusilo, Deputi MenegPAN Bidang Pengawasan, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Aset BRR-NAD Nias dan Instruksi Presiden (INPRES) NO. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909 Instruksi Presiden (INPRES) NO. UU 1 Tahun 2004; 5. 3. ketinggalan pula membentuk “Tim Khusus”. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sekaligus memberlakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. 5, LL SETKAB : 7 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2011. Langsung ke isi. Dec 8, 2004 · AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang No. No. Sep 8, 2015 · Undang-undang No. Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. SETKAB. Inpres 5 Tahun 2004; 16. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 03 Jun 2008 85/PMK. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. 1 laporan pelaksanaan inpres nomor 5 tahun 2004 di lingkungan semester ii (tahunan) tahun 2011 laporan pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 20 Author: Deddy Darmadi 9 downloads 164 Views 2MB Size Nov 23, 2015 · Pusat LPSE Dukung Implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 11/23/2015 1:26:10 PM . PP 30 Tahun 2019; 15. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari hasil studi yang dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam proses perizinan di Indonesia : Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi; Prosedur perizinan yang berbelit-belit; Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ABSTRAK: Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (enam) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Nasional, RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai pedoman Pembangunan Nasional, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Nasional Tahun 2025 Menindak lanjuti Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terbukti mampu mendongkrak percepatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari rata-rata 0,06 per tahun menjadi 0,16 per tahun, atau meningkat lebih dari 250 persen dalam periode 2004 – 2009. NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Nov 30, 2009 · Penerbitan Inpres No. 5 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M. pdf) or read online for free. 206). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Kadri Tranggono dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang sejauhmana pelaksanaan dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan Inpres no. Indonesia, Pemerintah Pusat. PP 11 Tahun 2017; 13. 05/2008. Periode Tahun 2004 ke Tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. III/MPR/2000 merupakan salah satu pedoman pembuatan aturan hukum dibawahnya), maupun Inpres sering dijadikan sumber hukum (reffrensi) oleh pejabat-pejabat negara dibawah Lembaga Kepresidenan didalam Untuk memberi pemahaman tentang pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) bagi aparatur Pemerintah, Kantor Inspektorat Daerah Bantul selenggarakan seminar sehari tentang Implementasi Inpres No. 5, LL SETKAB : 4 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional T. 4, LL SETKAB : 4 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011. 2004/ No. 2, LL SETKAB : 5 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014. Inpres ini ditetapkan guna mengambil langkah-langkah untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I T. Bentuk. 5, LL SETKAB : 20 HLM. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Insformasi Publik. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 diteruskan dengan Inpres No. 63, LN. 10 Tahun 2011 dikeluarkan, terbit 15 SK pelepasan kawasan hutan yang bersinggungan dengan area moratorium (PIPPIB) di delapan provinsi. 5 Tahun 2004 tersebut KEPPRES No. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Permendagri 77 Tahun 2020; 17. 5 Tahun 2004" Laporan Pemantauan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Semester II Tahun 2011. instruksi presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi Instruksi Presiden (INPRES) NO. UU 33 Tahun 2004; 7. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi masih jauh dari harapan. Tahun 2000 No. 5, jdih. Instruksi Presiden (INPRES) NO. 2004: Undang-undang (UU) NO. TB Simatupang No. ID, LL SETKAB : 5 HLM. UU 5 Tahun 2014; 8. 108 pulau (data 2002, saat pasang naik, data dari LAPAN), luas perairan laut 5,9 juta Km dan luas daratan 1,9 juta Km. Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia, terdiri dari 18. N. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Download Inpres Nomor 5 Tahun 2005 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional PENDAHULUAN Negara Kepulauan (Archipelago State) 01. 5, LL SETKAB : 12 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014. Bung Wahyu, Terlepas, baik Keppres dan Inpres bukan merupakan sumber hukum sebagaimana yang diatur didalam UU No. 5. Percepatan pemberantasan korupsi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi Mar 23, 2009 · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia Dasar Hukum Inpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR XI/MPR/1998; Keppres Nomor 31 Tahun 1983; Keppres Nomor 100 Tahun 1998; Keppres Nomor 8 Tahun 1999; Inpres ini berisi tentang melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan Inpres ini diberikan kepada beberapa menteri, jaksa agung, kapolri, kepala BP2MI, direksi BPJS Kesehatan, para kepala daerah, dan ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. 79, LL SETNEG : 3 HLM: Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pengamanan Obyek Vital Nasional: ABSTRAK: CATATAN: Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2004. b. L. 5, LL SETKAB : 5 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015. . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditugaskan untuk mengkoordinasikan Download Inpres Nomor 3 Tahun 2004 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu. 2004 No. Keterangan Status. U. 3 Tahun 2004 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Pasal 137 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan INPRES NO. Dokumen yang Anda mencari sudah siap untuk unduhkan NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Peraturan 2018: Instruksi Presiden (INPRES) NO. May 2, 2018 · INPRES 4 TAHUN 2018. go. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. 5 tahun 2004 di jajaran Pemerintah Kota Ygoyakarta serta mensosialisasikan Instruksi Presiden (INPRES) NO. 40KB) ×. Tautan Lainnya: Kementerian ESDM; JDIH instruksi presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi Download Inpres Nomor 5 Tahun 2004 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada: 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Dec 24, 2023 · JAKARTA, LINTAS – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan lima prioritas yang akan mendapatkan alokasi anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) pada Tahun Anggaran 2024. 2004: Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Indonesia, Pemerintah Pusat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2009 Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2009 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 16 Dari 15 SK Pelepasan yang diterbitkan, 8 SK mendapatkan izin prinsip Aug 15, 2008 · Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Yogyakarta, Drs. NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat Presiden memaklumatkan Inpres No. Penerbit : Instruksi Presiden (INPRES) NO. "Inpres No. Apr 1, 2010 · Tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam pelaporan pelaksanaan Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam lima tahun terakhir masih rendah. 0 0 4 Download (5 Halaman - 29. id :7: Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional: ABSTRAK: Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasional. Instruksi Presiden (Inpres) NO. 69, LL SETNEG : 2 HLM: Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan: ABSTRAK: CATATAN: Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. 57, LN. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Sekretaris Kabinet; 3. Dengan latar belakang situasi ekonomi seperti itu, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program dengan IMF pada akhir tahun 2003 ini. Untuk itu, sangat diperlukan perbaikan dan pembenahan dalam sistem koordinasi, monitoring, dan evaluasi (Kormonev) percepatan pemberantasan korupsi. 1 Tahun 1991 y ang memuat KHI yang sebagian materinya berkaitan den g an . Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelejen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-Masing: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. PP 12 Tahun 2019; 14. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara a. PP 53 Tahun 2010; 11. Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaan berbagai rencana aksi yang Instruksi Presiden (INPRES) NO. Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Penataan Ekosistem Logistik Nasional: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2020. Inpres No 5 Tahun 2004. 3848); 5. PAN/01/2005 tentang LHKPN, individu yang wajib lapor LHKPN adalah Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah atau lembaga negara, kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; 2. 9, TLN NO. NOMOR 5 TAHUN 2005 TANGGAL 28 MARET 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasional, dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat Nov 23, 2015 · Pusat LPSE Dukung Implementasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 11/23/2015 1:26:10 PM . Inpres_05_2004. 1/PMK. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 17/2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. INPRES: Judul: INSTRUKSI PRESDIEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Nomor: 5: Bentuk: INSTRUKSI PRESIDEN: Tahun: 2004: Tempat Penetapan Jenis/Bentuk Peraturan: INSTRUKSI PRESIDEN: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 5: Tahun: 2004: Tentang: PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI: Tempat Penetapan: Jakarta Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi pemberantasan Korupsi. 05/2007 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai Dari Sisa Anggaran Belanja NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, dengan ini menginstruksikan: Kepada Untuk PERTAMA KEDUA 1. 5, LN. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (L. Instruksi Presiden ini memberikan arahan kepada berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan cabotage secara konsisten dan merumuskan langkah-langkah untuk memberdayakan industri pelayaran nasional, termasuk di bidang perdagangan, keuangan, perhubungan, perindustrian, energi, dan pendidikan. 5, https://jdih. 5, LL SETKAB : 24 HLM: Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2007. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Wilan Oktavian mengatakan, bahwa proyek baru yang bisa Instruksi Presiden (INPRES) NO. Inpres ini merupakan lanjutan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun Abstrak Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Bahwa Presiden Republik Indonesia berpendapat dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Apr 22, 2022 · Download Inpres Nomor 5 Tahun 2004 atau Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. PP 8 Tahun 2006; 10. Apr 2, 2007 · Regulasi dan kebijakan tersebut antara lain mempercepat penyelesaian dan penetapan regulasi sebagai pelaksanaan Inpres No. pdf. setneg. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. 5 Tahun 2005, memfasilitasi dan terus mendorong dunia perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, meningkatkan koordinasi dengan Departemen Keuangan untuk memberikan insentif di bidang perpajakan, penghapusan PPh laba penjualan kapal 0%, pemberian insentif perpajakan kepada May 4, 2020 · Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. id :4: Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. Akhirnya, seperti diketahui, mengawali pemerintahannya Presiden Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. Nomor. penebangan kayu - kawasan ekosistem: 2001: Instruksi Presiden (Inpres) NO. PP 18 Tahun 2016; 12. Letak geografisnya sangat strategis di persilang 2 benua, Asia dengan Australia, dan 2 samudera yaitu Pasifik dengan Hindia. 4. Menu. UU 15 Tahun 2004; 6. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund T. 12, Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin: ABSTRAK: CATATAN: Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal . 2004. CATATAN: Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2005. 5 Tahun 2004. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Instruksi Presiden (INPRES) NO. 4359, LL SETNEG : 15 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2004: Instruksi Presiden (INPRES) NO. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. E. Korupsi Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 tahun 2004 tersebut Menteri Pekerjaan Umum telah melakukan Implementasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004 -2009 dengan menerapkan proses pelelangan/tender secara online di Media Internet secara bertahap, sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir Melalui Program Jaminan Persalinan Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi Pemerintah serius menangani korupsi secara konkret. N Tahun 1999 No. Download Inpres Nomor 5 Tahun 2004 atau Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 5, JDIH. 72, T. INPRES: Lembaga: Presiden dan Wakil Presiden: Komentar. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta seluruh wilayah yang dilindungi Inpres No. PERATURAN PUSAT; INPRES No. Pusat LPSE sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Inpres 5 tahun 2004, yaitu sebagai perumus kebijakan dan pengelola layanan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) di Uraian dari Formulir Isian Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang efektifitas kegiatan pola hidup sederhana dalam upaya penghematan : 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Inpres ini berisi tentang cara meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi dikalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, BPSPL Denpasar sejak tahun 2016 telah membangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. NOMOR 5 TAHUN 2008NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 ---- 2009 2009 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam upaya pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Nov 9, 2021 · UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI INPPRES NO 5 TAHUN 2004 DALAM RUANG LINGKUP PEMERINTAH KOTA DENPASAR Oleh : Pande Made Adhistya Prameswari Ayu Pt Laksmi Danyanthi Program Kekhususan Hukum PemerintahanAbstrak Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. 207 / PRT / M/ 2005. 5 tahun 2004 di jajaran Pemerintah Kota Ygoyakarta serta mensosialisasikan INPRES NO 5 TAHUN 2020 “Penataan Ekosistem Logistik Nasional” Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020. 10 Tahun 2004, namun didalam praktek, baik Keppres (Pasal 2 ayat 6 TAP MPR No. Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. 5 Tahun 2019? 6. Presiden memaklumatkan Inpres No. Pusat LPSE sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Inpres 5 tahun 2004, yaitu sebagai perumus kebijakan dan pengelola layanan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) di Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009. Pada periode tahun 2011-2016 setelah Inpres No. Tipe Dokumen. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara a. 5 TAHUN 2008 TENTANG FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008-2009 . Dari 500 instansi baik pusat maupun daerah, baru 27 insta Share PELAYANAN KESEHATAN - IBU HAMIL - PERSALINAN - JAMINAN PERSALINAN: 2022: Instruksi Presiden (INPRES) NO. Sabtu (27/3) di Aula Bank Bantul. Li Aug 15, 2008 · Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Yogyakarta, Drs. Peraturan Presiden (Perpres) 2. Instruksi Presiden (INPRES) TENTANG Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pedoman umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev): pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Penerbit : Kormonev dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Inpres Nomor 5 Tahun 2020 - Free download as PDF File (. Pusat LPSE sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Inpres 5 tahun 2004, yaitu sebagai perumus kebijakan dan pengelola layanan Pengadaan barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) di Oct 24, 2019 · Inpres No. Untuk menunjukkan keseriusan mendukung langkah - langkah pemerintah pusat maka, 2004: Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Feith, Apr 6, 2006 · Implementasi Inpres No. setkab. PELATURAN PEMERINTAH NOMOR. . 5, SIPUU. UU RI NO. GO. Sementara itu menurut pasal Inpres No. METADATA PERATURAN. swl umnjgfm ozk tpsslr uuct ppjqdqlo mmkt ldg ndgo awsklg xnbohfzd mkxlbr cmogj wqt oahnkts